PEGASUSBONE.WATAMPONE - Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) tahun 2012 di Kabupaten Bone, ditengarai tidak sesuai petunjuk
teknis (Juknis) yang ada. Hal ini diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Lembaga Peduli Pendidikan Dan Lingkungan Hidup (LP2LH)
Mata Silompo'E Sulawesi Selatan, Andi Syamsul Alam B, Jumat (21/3/2013)
kepada Bonepos.
Menurutnya, berdasarkan temuannya di beberapa
sekolah yang pernah didatangi di Kabupaten Bone, kalau sekolah pengguna
dana BOS tersebut melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawabab Keuangan Dana BOS tahun 2013.
"Saya tidak
mencari kesalahan tetapi kami ingin membantu mencarikan solusi, namun
dikala saya sudah memberitahu tetapi tidak mau melakukan perubahan maka
lain lagi ceritanya," ungkap Andi Syamsul Alam.
Dia juga
menjelaskan kalau ada beberapa temuannya di sekolah yang pernah
didatangi yakni tidak adanya papan pengumuman untuk mengumumkan besar
dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan Rencana Penggunaan Dana
BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah ditandatangani oleh kepsek
bendahara dan ketua Komite sekolah. "Kalaupun ada, data tersebut jarang
sekali diganti," jelas Andi Syamsul.
Selain itu, ada beberapa
item yang harus dilaksanakan berdasarkan juknis penggunaan dana BOS
tetapi tidak dilaksanakan, seperti memasukkan data penggunaan BOS setiap
triwulan kedalam sistem online. Ini tidak berjalan dengan alasan belum
paham. Kemudian menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan
dan penggunaan dana BOS kepada orangtua siswa setiap semester bersamaan
dengan pertemuan orangtiua siswa dan sekolah pada saat penerimaan
raport. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir
BOS 04). Ini tidak dilakukan dengan alasan papan pengumumannya rusak.
"Ada
beberapa sekolah yang saya datangi sebagai sampel, diantaranya SMPN 6
Watampone, SDN 13 Biru, SD Inpres 12/79 Biru, Majang, SDN 8 Watampone,
dan SDN 2 Manurunge Kecamatan Tanete Riattang dan SD Inpres 4/82 Melle,
SDN 38 Melle Kecamatan Palakka, SDN 37 Majang Kecamatan Tanete Riattang
Barat. Rata-rata sekolah tersebut ditemukan papan pengumuman penggunaan
dana BOS yang tidak pernah tergantikan angka-angkanya, dengan alasan
tidak sempat, bahkan ada sekolah yang memang tidak melaksanakan
pengumuman tersebut," terang Andi Syamsul Alam.
Sedangkan menurut
pengakuan salah seorang kepala sekolah yang tidak mau dikorankan
namanya, mengungkapkan kalau memang ada pelanggaran tetapi saya rasa
tidak semua sekolah, sebenarnya lebih tepatnya kalau itu adalah
kelalaian. "Tetapi kalau pelaporan secara on line, saya rasa semua
sekolah belum melaksanakannya karena belum paham karena belum ada
sosialisasi tentang itu," ungkapnya.
Sementara manajer dana BOS
Kabupaten Bone, H Ibrahim Yukkas yang ditemui secara terpisah di ruang
kerjanya di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, mengakui kalau memang
pelaporan dana BOS melalui sistem on line belum berjalan di Kabupaten
Bone, ini berhubung belum ada sosialisasi ke sekolah-sekolah karena
dirinya saja belum paham betul dan jaringan website on line tersebut
pernah dicoba dibuka tetapi tidak terbuka.
"Masalah on line
memang saya juga belum paham karena belum ada sosialisasi dan pernah
saya buka websitenya tetapi tidak bisa terbaca atau terbuka," jelas H
Ibrahim.
Dia juga menambahkan kalau memang ada pernah LSM
menemuinya dan disaat diminta datanya, LSM tersebut tidak dapat
memperlihatkannya. "Andai LSM tersebut memberikan saya data sekolah
temuannya maka saya akan segera memanggil kepala sekolah tersebut untuk
dilakukan pembinaan dan apabila selama satu bulan tidak ada perubahan
maka tentu akan diberikan sanksi tegas sekolah tersebut. Bagusnya, kalau
ada temuan datanya diberikan ke kami untuk lakukan pembinaan. Ini hari
ada datanya besok saya langsung tindak lanjuti. Memang ada bermasalah
tapi tidak semua," jelas H Ibrahim.bonepos